ABSTRACT
Indonesian and Indian are developing countries that have a
significant interest in agriculture and have a population explosion which is
the main problem. Their main agricultural commodities are a major influence on
their economies. In addition to food stability is also an important concern to
avoid causing the food crisis and dependence on food imports that could make a
prolonged deficit. Therefore, governments need to intervention in the
agricultural sector which is spearheading the national food security.
Agriculture is an important sector in economic growth in developing countries
such as Indonesia and India. Therefore the government's attention in the
agricultural sector can not be released in an effort to boost economic growth.
The exploition of people who could make a lot of trouble if
cadanan enough food in this country would disrupt the stability of food and
have a big impact issues such as hunger and food self-sufficiency. On the basis
that governments of both countries have a concern terhada great food
self-sufficiency and independence are very influential in the economy.
Agriculture became the main commodities of developing countries such as
Indonesia and India. So the issue of agriculture is very important for both
countries.
Materials that appeared in the government's efforts to
increase agricultural productivity in ways that differ between countries. The
next question is how policy implementation and effectiveness of policies for
the agricultural sector of each country
Keyword
§ Agriculture
policy
§ Economic
growth
§ Public
Policy
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Indonesia dan India merupakan negara berkembang yang
memiliki perhatian penting dalam bidang pertanian dan memiliki masalah utama
yakni ledakan penduduk. Komoditas utama mereka adalah pertanian yang
berpengaruh besar terhadap perekonomian mereka. Selain itu stabilitas pangan juga
menjadi perhatian penting agar tidak menimbulkan krisis pangan dan
ketergantungan pangan yang dapat menciptakan defisit impor berkepanjangan. Oleh
karena itu pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap sektor pertanian yang
merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional. Pertanian merupakan sektor
penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia dan
India. Maka dari itu perhatian pemerintah dalam sektor pertanian tidak dapat
dilepaskan dalam upayanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Orde baru telah memberikan kontribusi penting dalam
membangun sektor pertanian nasional. Permasalahan
pertanian menjadi sangat urgent selain karena kebutuhan pangan, mayoritas
masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian. Arah
prioritas pembangunan dalam Pelita V dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) 1988, tetap diletakkan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada
sektor pertanian dan industri. Dalam, sektor pertanian tujuan pembangunan dalam
Pelita V salah satunya diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan.
Kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berpengaruh pada peningkatan
produktifitas petani dan pertumbuhan ekonomi beberapa diantaranya adalah
diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian.
Diversifikasi ditempatkan dalam urutan pertama dalam kebijakan-kebijakan
lainnya. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara tidak langsung yang
merupakan efek dari peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani dan penduduk
desa. Kebijakan tersebut yang menyebabkan Presiden Soeharto masih dikagumi dan
berbekas di hati masyarakat Indonesia khususnya warga desa
Namun, yang disayangkan perkembangan sektor pertanian kita
saat ini semakin memprihatinkan. Negara yang menjadi salah satu produsen beras
terbesar di dunia kini harus melakukan impor beras dengan beberapa alasan.
Kesejahteraan petani pun semakin jauh dari kata sejahtera. Apakah hal tersebut
terjadi karena pemerintah yang semakin tidak memperhatikan sektor pertanian
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan semakin mengesampingkan permasalaham
swasembada pangan.
India cukup berhasil dalam melaksanakan pembangunan
pertanian. Dr Subramaniam Nagarajan, mantan Direktur Lembaga Penelitian
Pertanian India ketika berkunjung ke Universitas Pancasila Oktober tahun lalu
menyatakan bahwa pada awalnya India sangat menggantungkan pangan mereka dari
impor. Namun, kini India berhasil membangun kemandirian pangan di tengah
permasalahan ledakan penduduknya. Pemerintah India menyadari permasalahan
ledakan penduduk akan menimbulkan permasalahan baru yakni ketahanan dan
stabilitas pangan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk
pembangunan jaringan irigrasi dan juga pabrik pupuk murah agar memudahkan para
petani. Selain itu pemerintahan India memperhatikan betul kualitas SDM dalam
bidang pertanian dengan berbagai kebijakan seperti UU pendidikan pada tahun
1962, hasilnya dirasakan masyarakat India dengan kemajuan infrastuktur
pertaniannya. Yang terpenting adalah India telah memecahkan permasalahan
stabilitas dan kemandirian pangannya.
Dalam paper ini yang ingin disoroti adalah
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan India untuk
mendorong produktivitas sektor pertanian agar mencapai swasembada pangan dan
kesejahteraan pertani yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor
pertanian merupakan sektor andalan yang sangat potensial bagi negara berkembang.
B.
Rumusan Masalah
Bagaimana kebijakan pemerintah kedua negara untuk mendorong
peningkatan produktivitas pertanian guna menyelesaiakan permasalahan swasembada
pangan dan kesejahteraan petani yang berdampak pada peningkat pertumbuhan
ekonomi.
C.
Landasan Teori
a)
Proses
Implementasi Kebijakan (George C. Edwards)[1]:
Salah satu tahap kebijakan publik,
antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi
masyarakat yang dipengaruhinya. Implementasi terkait dengan pelaksanaan
kebijakan yang diteruskan oleh aparat-aparat “birokrat” kepada masyarakat.
Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik:
Komunikasi,
dalam birokrasi atau implementator.
Sumber-sumber,
yang digunakan sebagai alat atau modal untuk melaksanakan kebijakan.
Tendensi
pelaksana, disebut juga sikap atau karakter pelaksana terhadap kebijakan dan
kenyataan di lapangan.
Struktur
birokrasi, susunan organisasi pelaksana.
Standard
Operating Procedure (SOP), program turunan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan.
Kondisi
sistem politik, sosial, ekonomi, dan politik, segala situasi di dalam dan luar
negeri yang menjadi pertimbangan implementator.
D.
Hipotesis
Indonesia dan India
memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian sebagai komoditas utama
dimana kedua negara merupakan negara berkembang. Namun dalam pelaksanaannya
terdapat perbedaan yang menjadikan implementasi dan dampak yang berbeda bagi
kemajuan dua negara.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Peningkatan Produktivitas Pertanian melalui Intervensi Pemerintah Indonesia
Pertanian
menjadi komoditas yang sangat penting di negara berkembang termasuk Indonesia.
Peluang dan tantangan selalu dihadapi Indonesia yang sangat bergantung dalam
sektor pertanian. Tanah subur yang terbentang luas dan juga iklim tropis yang
dimiliki Indonesia menjadi peluang bagi Indonesia, peluang tersebut
dimanfaatkan masyarakat Indonesia khususnya desa untuk menjadikan sektor
pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Sayangnya hal tersebut tidak
dibarengi dengan peningkatan skill pertanian dan teknologi pertanian yang
memadai. Sehingga pilihan warga bertani terlihat seperti hanya karena tidak ada
alternatif pekerjaan lain. Padahal Indonesia mengklaim pertanian sebagai
komoditi utamanya, oleh karena itu sektor pertanian sangatlah penting.
Disisi lain sektor pertanian juga mengalami beberapa
hambatan dan tantangan internal maupun eksternal. Seperti kurangnya tenaga ahli
dalam pertanian, kurangnya teknologi pertanian pra-panen dan pasca panen.
Kesejahteraan petani yang semakin terpuruk juga menyebabkan para petani memilih
untuk alih profesi. Tidak hanya itu, tantangan juga berasal dari luar dimana
terjadi persaingan komoditi yang semakin meminggirkan para petani Indonesia
yang menyebabkan terkikisnya kemandirian pangan kita karena masyarakat lebih
memilih mengimpor produk dari luar.
Dalam prakteknya sektor
pertanian di negara-negara berkembang memang didorong oleh kebijakan
pemerintah, persaingan pun menjadi antar pemerintah dengan kebijakan-kebijakan
untuk mendorong produktivitas sektor pertanian. Orde baru merupakan rezim yang
memiliki perhatian penting terhadap sektor pertanian. Dalam program Repelita
terlihat beberapa kebijakan terkait pertanian yakni Diversifikasi,
intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi dan reboisasi. Tidak hanya itu
perkembangan industri dan teknologi menjadikan pemerintah mengarahkan pertanian
kedalam peningkatan agroindustri.
B.
Kebijakan Diversifikasi Pertanian
Tujuan
pembangunan dalam Pelita V diarahkan untuk swasembada pangan, meningkatkan
hasil produksi komoditas pertanian, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup
petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang
pembangunan industri serta meningkatkan ekspor[2].
Dalam GBHN 1988 diversifikasi diletakkan dalam urutan pertama mendahului
usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi dan rehabilitasi. Intensifikasi adalah pengolahan lahan
pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian
dengan menggunakan berbagai sarana. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan
hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Rehabilitasi
adalah usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah
tidak berproduksi menjadi lahan produktif atau mengganti tanaman yang sudah
tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Diversifikasi adalah
usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari
ketergantungan pada salah satu hasil pertanian[3].
Diversifikasi pertanian merupakan pengembangan atau
penganekaragaman aneka usaha tani (menusahakan beberapa jenis usaha tani serta
mengembangkan produksi pokok menjadi beberapa produksi baru). Jadi
diversifikasi meliputi dua macam, yakni: Diversifikasi horisontal, pengembangan
aneka usaha tani atau beberapa usaha tani, dan vertikal yakni pengembangan
produksi pokok menjadi beberapa produk baru[4].
Kebijakan diversifikasi tidak dapat berjalan dengan maksimal karena fokus yeng
begitu besar pada swasembada beras. Maka diversifikasi hampir tidak diterapkan.
Beras menjadi komoditi utama yang diperjuangkan pemerintah dan masyarakat.
C.
Kebijakan Harga dan Subsidi Pupuk
Kebijakan harga
merupakan instrumen pokok yang harus dipertahankan dan merupakan tanggun jawab
pemerintah guna menjaga stabilitas produk pertanian. Sasaran kebijakan harga
dapat digolongkan kedalam tiga aspek yakni: melindungi produsen dari
kemerosotan harga pasar bagi produk yang dihasilkan, melindungi konsumen dari
kenaikan harga eceran yang harga.
Kebijakan harga beras di Indonesia pertama kali diajukan oleh Mears dan Afiff dimana tugas utama pemerintah
adalah menjaga harga dasar yang cukup tinggi untuk merangsang produksi,
perlindungan harga maksismum untuk menjamin harga yang layak bagi konsumen dan
juga menjamin hargayang wajar antar daerah maupun terhadap harga internasional[5].Sejak
tahun 1969 pendekatan untuk memulai sistem pemasaran yang terkendali mulai
ditangani oleh pemerintah antara lain dengan penetapan harga dasar.
Selain menetapkan
harga dasar pemerintah juga melakukan subsidi harga pupuk sejak tahun 1971.
Pemberian subsidi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan pupuk
khususnya pada usaha tani padi untuk meringankan biaya produksi para petani dan
untuk menjaga kualitas komoditas. Pemerintah khawatir petani akan menggunakan
pupuk berkualitas rendah untuk menekan biaya produksi yang jelas akan
mengurangi kualitas komoditas. Pemerintah dalam hal ini juga berupaya mendorong
masyarakat untuk memulai agroindustri yang merupakan tuntutan dampak dari
kemajuan industri dunia yang menjadikan pertanian bisa lebih efektif.
D.
Kebijakan Pertanian India dan Pengentasan Kemiskinan
Pertanian
menjadi sektor utama yang yang telah lama menanggung beban kehidupan warga
masyarakat India. Pertanian, menjadi pusat dari semua strategi untuk
merencanakan pembangunan sosial-ekonomi negara. Pesatnya pertumbuhan pertanian
sangat penting tidak hanya untuk mencapai swasembada di tingkat nasional tetapi
juga untuk keamanan pangan dan untuk membawa kesetaraan dalam distribusi
pendapatan dan kekayaan yang mengakibatkan pengurangan tingkat kemiskinan.
Pertanian India, sejak Kemerdekaan, membuat langkah cepat. Pertanian telah
memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai swasembada pangan dan
menghindari kekurangan pangan. Lebih dari 200 juta petani India dan buruh tani
telah menjadi tulang punggung pertanian di India. Pemerintah India memberikan
perhatian yang sangat besar akan jaminan makanan bergizi, bahan baku perluasan
basis industri dan juga berbagai subsidi dan pendidikan yang diberikan
pemerintah untuk sektor pertanian
India memiliki
permasalahan yang berat terkait lonjakan jumlah penduduk, kelaparan, kurang
gizi dan penduduk miskin. Meskipun India telah mengalami keberhasilan dalam
produktivitas pertanian dan perkembangan industri dan telah berhasil mengurangi
tingkat kemiskinan, dari 55 persen pada tahun 1973 menjadi 26 persen pada tahun
1998. Namun, India masih menjadi rumah bagi jumlah orang miskin terbanyak di
dunia yakni seperlima dari kaum mikin dunia.Meskipun pertumbuhan yang
mengesankan dan pengembangan, India masih rumah bagi jumlah terbesar orang
miskin di dunia. Dengan sekitar 250 juta di bawah garis kemiskinan, India
menyumbang sekitar seperlima dari kaum miskin di dunia[6].
Namun, yang perlu
dipertimbangkan adalah upaya India untuk meningkatkan pertanian mereka guna
mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Lebih dari 50 persen pra-sekolah anak-anak
dan wanita hamil menderita anemia. Kedalaman kelaparan di antara kekurangan
gizi juga tinggi. Atas dasar itu ketahanan pangan sangat dibutuhkan oleh
masyarakat India. Kemajuan sektor pertanian India tidak terlepas dari peran
aktif pemerintah dalam melakukan kebijakan makro yang benar-benar berpihak pada
sektor pertanian. Pemerintah mengeluarkan anggaran besar-besaran dialokasikan
untuk pembangunan jaringan irigasi dan pabrik pupuk. Tidak hanya itu pemerintah
juga melakukan peningkatan sumber daya manusia terkait pertanian. Tahun 1962
melalui UU pendidikan, India mewajibkan pembangunan universitas di tiap
provinsi yang berdampak pada meningkatnya masyarakat desa berpendidikan guna
terlibat dalam peningkatan sektor pertanian[7].
Pemerintah juga membangun pusat penelitian petani di sekitar desa yang bisa
dimanfaatkan oleh siapa saja. Universitas pertanian di India juga berada
langsung dibawah departemen pertanian, sehingga benar-benar ditanamkan visi
kebangsaan.
Pada tahun 1991 pemerintah membangun National
Centre for Agricultural Economics and Policy Research (NCAP) dengan tujuan
untuk mendukung segala bentuk penelitian tentang pertanian dan sebagai penyalur
kebutuhan penelitian tersebut dengan memasukkannya dalam anggaran dan kebijakan
negara[8]. Munculnya NCAP sangat
membantu perkembangan teknologi pertanian India yang kini semakin berkembang
pesat.
E.
Subsidi Pemerintah dalam Industri Pertanian
Perkembangan
teknologi dan peindustrian dunia mengharuskan India lebih aktif dalam mengembangkan teknologi industri
pertanian. Seperti yang disebutkan diatas India telah membangun universitas dan
pusat-pusat informasi pertanian di tiap provinsi. Tidak hanya itu India juga
melakukan substitusi impor guna mengembangkan teknologi dan menyesuaikannya
dengan standart internasional. India kini menuju kebangkitannya dengan berbagai
insentif yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran
negara di India sangat besar hal ini dapat dilihat melalui beberapa kebijakan
seperti dengan meberikan subsidi pupuk, bahan bakar peraltan pertanian, dan
berbagai bentuk kebijakan harga output. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan juga perdagangan internasional
agar produk India tidak kalah saing dengan produk pertanian negara lain.
Trimex Group merupakan perusahaan pupuk terbesar di
India, hingga kini Trimex Group telah melakukan ekspansinya ke berbagai negara
seperti di Indonesia[9].
Dalam pelaksanaannya perusahaan pupuk India tidak terlepas dari intervensi
pemerintahan India dibawah departemen pertanian. Subsidi diberikan oleh
pemerintah kepada para petani India hingga saat ini. Kebijakan Industrialisasi
di India dan pembangunan di India tidak bisa lepas dari sentuhan PM India. Para
pemimpin India telah berhasil meningkatkan nasionalisme bangsa India dengan
menggunakan paham ekonomi Nehruvian dengan melakukan konsentrasi dalam upaya
subtitusi impor dan menekankan infistri berat sebagai pondasi perekonomiannya.
Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kemandirian dalam hal pangan dan
teknologi dari pihak asing yang sudah memiliki kemampuan teknologi yang cukup
tinggi. Substitusi impor berhasil membawa India kedalam era perindustrian baru
yang diramalkan akan semakin membesar dalam perkembangannya.
BAB
III
ANALISIS
Rencana pembangunan ekonomi Indonesia pada saat orde baru
dilakukan secara sentralistik dengan pendekatan kuasa dengan sistem
bureaucracy-authoritariannya yang menciptakan pola patrimonial. Rencana
opersional perencanaan Orde Baru disusun secara hierarkis integratif dengan
unsur-unsur:
1. Rencana
atau Program Nasional Pembangunan Lima Tahun (Repelita dan Propenas)
2. Daftar
isian proyek/kegiatan (Dip/Dik) atau pembangunan tahunan (Repeta), dan
3. Rencana
Operasional Pelaksanaan/kegiatan (ROP)[10]
Program-program tersebut merupaka komitmen pembangunan
ekonomi jangka panjang dan menengah. Dalam upaya pembangunan tersebut memang
prioritas utama adalah ekonomi, bukan kesejahteraan rakyat ataupun petani. Dalam
sistem bureaucracy-authoroitarian biasanya birokrasi merupakan alat yang
digunakan pemerintah untuk perpanjangan tangannya. Jadi implementasi kebijakan
semata-mata merupakan pesanan dari elit karena sifatnya yang top-down.
Pembangunan jangka panjang maupun menengah saat itu dianggap sebagai produk
politik yang tidak boleh direvisi.
Jadi adanya kemungkinan bahwa kebijakan mengenai pertanian
yang dilakukan oleh Orde Baru merupakan upaya untuk meningkatkan perekonomian
negara hanya saja melalui sektor pertanian karena diangap berpotensi. Munculnya
kesejahteraan petani dan perhatian pemerintah kepada aktivitas pertanian hanya
merupakan dampak dari upaya tersebut. Sistem bureaucracy-authoroitarian
baisanya memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan pada komitmen terhadap
pembangunan ekonomi, namun meminggirkan demokrasi.
Dalam pelaksanaannya terutama untuk hal diversifikasi
pertanian, Indonesia belum bisa melaksanakan hal tersebut karena adanya
prioritas dalam produksi beras dan komoditas yang lain cenderung ditinggalkan
masyarakat, komoditas menjadi tidak beragam. Dalam urusan teknologi pun
Indonesia tidak dapat mengimbangi teknologi asing. Tidak seperti India yang
berhasil melakukan substitusi impor, indonesia masih bergantung kepada produk
teknologi asing dan masih belum dapat membuatnya sendiri. Hal tersebut
menjadikan Indonesia tidak mandiri dan selalu gagal dalam upayanya membentuk
agroindustri. Teknologi yang dimiliki sektor pertanian Indonesia baik penanaman
maupun pasca panen sangat tidak memadai.
Pemerintah berhasil mempertahankan para tenaga kerja
pertanian bukan karena kesejahteraan petani terjamin namun adanya setting bahwa
tidak ada alternatif lain selain menjadi petani untuk masyarakat desa.
Pemerintah tentunya sangat menginginkan stabilitas dan swasembada pangan
nasional terjaga. Doktrin Soeharto tentang masyarakat desa harus bertani
“beras” dan makanan pokok Indonesia adalah beras cukup mampu menanggulangi
kegagalan masyarakat Indonesia melakukan diversifikasi pertanian dan
kemandirian pangan pun cukup terjaga. Jadi adalah sebuah kebetulan jika upaya
peningkatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan petani, stabilitas dan
swasembada pangan. Yang masih kurang adalah perihal teknologi indutri pertanian
hingga kini Indonesia masih kurang dan selalu tertinggal dalam pengembangan
tersebut sehingga dikhawatirkan akan kalah dalam persaingan internasional yang
bahkan sudah terlihat sekarang. Sebagai salah satu negara penghasil beras
justru kita melakukan impor beras dari luar yang menunjukkan bahwa ketahanan
pangan kita sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sedikit benarlah jika Orde
Baru dikatakan cukup sukses dalam menjaga swasembada pangan kita khususnya
beras karena sifat rezimnya yang terpusat dan otoriter sehingga memiliki
keleluasaan dalam mengeluarkan kebijakan.
India cukup berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan di
negaranya melalui sektor ekonomi. Namun, kualitas peningkatan ekonomi tidak
begitu merata. Terlihat masih banyaknya masyarakat msikin yang semakin
sengasara. Kesuksesan yang bisa dipelajari adalah tentang transfer teknologi
dengan sibstitusi impor yang berhasil dilakukan India. Kebijakan mengenai
pertanian di India disertai dengan upaya untuk peningkatan sumberdaya manusia
sehingga tercipta perkembangan peningkatan sektor pertanian yang berkelanjutan.
Pemerintah juga berhasil mengembangkan dan mempertahankan subsidi pupuk yang
memang benar-benar dibutuhkan oleh petani.
Nasionalisme di India memang cukup kuat, peran negara dalam
pembangunan masih cukup kuat, terlihat masih minimnya pengusaha-pengusaha atau
pemilik modal yang dominan menguasai negara India. Namun, pasca industrialisasi
muncul banyak pengusaha-pengusaha baru yang bisa diperhitungkan bukan hanya
skala nasional namun juga internasional. Sistem politik yang ada di India cukup
terpusat dan terlihat adanya ologarki kekuasaan dalam pemerinthan India. Namun,
semakin banyaknya perguruan-perguruan tinggi di India menjadikan India lebih
meritrokrasi meskipun tidak semua masyarakat bisa mengenyam bangku pendidikan
hingga tingkat universitas. India cukup bisa mengurangi tingkat kemiskinan
dengan sektor pertaniannya yang turun cukup signifikan.
BAB
IV
KESIMPULAN
Upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong sektor pertanian
pada masa Orde Baru sebenarnya sangat membantu dan bukanlah hal yang sia-sia.
Perhatian yang sangat besar terhadap pertanian memang sangat mempengaruhi
semangat bertani masyarakat Indonesia hingga sekarang khususnya masyarakat
desa. Namun, sayangnya upaya tersebut tidak disertai adanya kesadaran untuk
mempelajari teknologi industri yang tentunya bisa bermanfaat dalam efektifitas
produksi pertanian. Kesejahteraan petani pun tidak dapat terjamin karena
kemampuan petani yang tidak berkembang karena tidak dibarengi dengan
peningkatan SDM masyarakat desa. Terlepas dari apapun niat dari rezim Orde Baru
dalam pelaksanaan kebijakan pertanian, setidak-tidaknya kebijakan tersebut
berbekas hingga sekarang. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sekarang justru
Orde Baru lebih baik dalam menangani sektor pertanian kita.
Keberhasilan yang diperoleh India disebabkan oleh
konsistensi pemerintah India dalam mengurusi permasalahan pertanian.
Perkembangan pertanian di India justru bersifat berkelanjutan berbeda dengan
Indonesia yang semakin tertinggal. Keberlanjutan pekembangan pertanian India
sangat disebabkan peran pemerintah dalam menciptakan universitas-universitas
yang bergerak dalam bidang pertanian di seluruh provinsi hingga masuk desa.
Pemerintah Indonesia dan India sama-sama melakukan kebijakan
yang sangat memprioritaskan pertanian dalam pembangunan ekonominya. Namun,
Indonesia gagal mempertahankan keberlanjutannya karena hanya memperhatikan
kebijakan di lapangan tanpa memikirkan peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai
objek yang bisa berkembang dan dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut.
Indonesia hingga saat ini masih memanfaatkan sektor pertaniannya sebagai salah
satu komoditas ekspor yang potensial. India semakin berkembang kearah
industrialisasi dan menjadikan industri sebagai komoditi andalan juga selain
pertanian. Seharusnya Indonesia memahami ketertinggalannya dan berupaya
memperbaikinya. Beberapa cara diantaranya dengan meningkatkan pendidikan dan
substitusi impor, seperti yang dilakjukan India
DAFTAR
PUSTAKA
Amang, Beddu. Kebijaksanaan Harga, Subsidi dan
Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
1990
Baharsjah, Sjarifudin. Difersifikasi Pertanian: Dalam Proses
Mempercepat Laju Pembangunan Nasional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Bab
Implementasi Kebijakan Publik.
Bunasor, Difersifikasi Pertanian: Dalam Proses
Mempercepat Laju Pembangunan Nasional
sub bab Diversifikasi dan Program
Pembangunan Pertanian, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1990
Panagariya, Arvind. India The Emerging Giant, Oxford
University Press, New York, 2008
Salikin, Karwan. A, Sistem Pertanian Berkelanjutan,
Kanisius, Yogyakarta, 2003
Simatupang, Pantjar dan Nizwar,
Syafa’at, Industrialisasi Berbasis
Pertanian, Kanisius, Yogyakarta, 2005
Dunia Industri, Investor India
Bangun Pabrik di Bontang U$$ 1,25 Miliar, 11 Mei 2011, http://www.duniaindustri.com/kimia/366-investor-india-bangun-pabrik-pupuk-di-bontang-us-125-miliar.html,
23 juni 2011
Indian Agricultural Research
Institute, Agriculture Policy: Vision
2020, http://indiaagronet.com/
indiaagriculture.htm, 23 Juni 2011.
HMINEWS.com,
Kunci Sukses Pertanian India, http://hminews.com/uncategorized/kunci-sukses-pertanian-india/.
23 Juni 2011
[1] Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Bab
Implementasi Kebijakan Publik. hal. 174-204.
[2] Baharsjah, Sjarifudin.
Difersifikasi Pertanian: Dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, p. 7.
[3] Salikin, Karwan. A, Sistem
Pertanian Berkelanjutan, Kanisius,
Yogyakarta, 2003, p. 98
[4] Bunasor, Difersifikasi
Pertanian: Dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional sub bab Diversifikasi dan Program Pembangunan Pertanian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, p. 122
[5] Amang, Beddu. Kebijaksanaan
Harga, Subsidi dan Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan, Jakarta, Pustaka
Sinar Harapan, 1990, p. 175
[6] Indian Agricultural
Research Institute, Agriculture Policy: Vision 2020, http://indiaagronet.com/
indiaagriculture.htm, 23 Juni 2011.
[7] HMINEWS.com, Kunci Sukses
Pertanian India, http://hminews.com/uncategorized/kunci-sukses-pertanian-india/.
23 Juni 2011
[8] Panagariya, Arvind. India The
Emerging Giant, Oxford University Press, New York, 2008, p. 313
[9]
Dunia Industri, Investor India Bangun Pabrik di Bontang U$$ 1,25 Miliar, 11 Mei
2011, http://www.duniaindustri.com/kimia/366-investor-india-bangun-pabrik-pupuk-di-bontang-us-125-miliar.html,
23 juni 2011.
[10]
Simatupang, Pantjar dan Nizwar, Syafa’at, Industrialisasi Berbasis Pertanian,
Kanisius, Yogyakarta, 2005, p. 451
0 comments:
Post a Comment